Sengketa pertanahan masih menjadi persoalan pelik di Indonesia. Salah satu kasus yang kerap muncul adalah sertifikat tanah ganda. Berdasarkan catatan Ombudsman RI dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), keluhan masyarakat mengenai tumpang tindih kepemilikan tanah terus meningkat setiap tahunnya. Tak hanya merugikan secara hukum, situasi ini juga berdampak pada ketidakpastian ekonomi, khususnya di sektor properti. Artikel ini akan membahas secara mendalam penyebab terjadinya sertifikat tanah ganda, risiko yang ditimbulkan, serta langkah konkret yang dapat diambil masyarakat untuk menghindarinya.
Apa Itu Sertifikat Tanah Ganda?
Sertifikat tanah ganda adalah kondisi ketika satu bidang tanah memiliki dua atau lebih sertifikat dengan data yang bertentangan. Sertifikat ini bisa terdaftar atas nama pihak yang berbeda, padahal merujuk pada bidang tanah yang sama. Masalah ini bisa dipicu oleh kesalahan administratif, sengketa warisan, atau bahkan pemalsuan dokumen. Kasus semacam ini biasanya ditemukan ketika seseorang mencoba menjual tanah, mengagunkan ke bank, atau mengurus pengalihan hak—lalu muncul pihak lain yang mengklaim bidang yang sama dengan dokumen berbeda.
Menurut Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, sertifikat ganda sering terjadi karena belum lengkapnya data pendaftaran tanah dan belum terintegrasinya sistem di seluruh wilayah Indonesia. Di beberapa daerah, proses pendaftaran masih dilakukan manual dan membuka celah penyalahgunaan.
Penyebab Sertifikat Tanah Ganda
Permasalahan ini tidak muncul tiba-tiba. Terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan munculnya sertifikat ganda:
1. Kesalahan Administratif dalam Proses Pendaftaran
Penyebab klasik adalah adanya kesalahan dalam pencatatan dan pemetaan bidang tanah. Di beberapa daerah, pendaftaran tanah dilakukan tanpa koordinat GPS dan hanya berdasarkan batas alam atau patok buatan. Hal ini memungkinkan dua orang atau lebih mengklaim bidang yang berdekatan, tetapi sebenarnya merujuk pada bidang yang sama.
Ketidaksinkronan antara data di kantor kelurahan, desa, dan BPN juga bisa memicu perbedaan informasi. Jika tidak diverifikasi secara menyeluruh, sertifikat bisa diterbitkan dua kali.
2. Pemalsuan Dokumen oleh Oknum Tertentu
Praktik mafia tanah masih menjadi masalah serius. Modus yang kerap digunakan adalah memalsukan surat-surat tanah seperti:
- Surat keterangan waris palsu
- Surat jual beli dengan tanda tangan fiktif
- Akta hibah dengan dokumen tidak sah
Modus ini bisa berjalan mulus ketika pelaku menyuap oknum aparat desa atau petugas lapangan untuk memuluskan penerbitan sertifikat baru.
3. Transaksi Tanah Non-Formal atau di Bawah Tangan
Banyak transaksi dilakukan tanpa melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Masyarakat hanya mengandalkan kuitansi, perjanjian lisan, atau surat pernyataan biasa yang tidak dicatat resmi. Karena tidak tercatat di sistem pertanahan, pembeli yang baru bisa jadi mengurus sertifikat secara mandiri dan menyebabkan duplikasi.
4. Tanah Warisan yang Tidak Segera Diurus
Sengketa sering terjadi ketika ahli waris tidak segera memproses balik nama atau membagi tanah sesuai hukum. Dalam situasi tertentu, masing-masing ahli waris membuat sertifikat baru atas bidang tanah yang sama, padahal secara hukum belum disahkan secara kolektif.
Risiko Akibat Sertifikat Tanah Ganda
Kepemilikan tanah yang sah bisa berubah menjadi beban besar ketika sertifikat ganda ditemukan. Berikut beberapa risiko yang mengintai:
1. Risiko Hukum dan Kehilangan Hak
Pihak yang memiliki sertifikat pertama secara kronologis belum tentu dianggap sah di mata hukum jika proses penerbitannya bermasalah. Sebaliknya, pihak yang memiliki dokumen lebih valid dan melalui prosedur benar bisa memenangkan perkara.
Pengadilan akan menilai:
- Legalitas proses perolehan tanah
- Bukti pembayaran pajak
- Bukti penguasaan fisik tanah (misalnya bukti bercocok tanam atau mendirikan bangunan)
2. Kerugian Finansial dan Reputasi
Tanah yang sedang bersengketa tidak bisa digunakan sebagai jaminan pinjaman, dijual, atau dibangun. Selain itu, biaya pengacara dan proses pengadilan bisa mencapai puluhan juta rupiah. Dampak psikologis juga bisa terasa karena konflik berkepanjangan.
3. Potensi Kriminalisasi
Jika tidak waspada, pemilik sah bisa dilaporkan balik oleh pihak pemegang sertifikat lain karena dianggap menempati tanah orang lain. Ini bukan hanya sengketa perdata, tapi bisa berkembang menjadi pidana jika tidak ditangani dengan tepat.
Cara Menghindari Sertifikat Tanah Ganda
Mencegah lebih baik daripada terseret konflik. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan masyarakat:
1. Verifikasi Keaslian Sertifikat secara Digital dan Fisik
Manfaatkan aplikasi resmi BPN seperti “Sentuh Tanahku” untuk mengecek:
- Lokasi koordinat
- Status kepemilikan
- Apakah terdapat blokir atau catatan sengketa
Selain itu, pastikan:
- Sertifikat memiliki hologram resmi
- Ada tanda tangan asli pejabat berwenang
- Stempel basah yang jelas
2. Gunakan Jasa Notaris dan PPAT
Seluruh proses transaksi tanah harus melalui notaris dan PPAT untuk menjamin akta dibuat sah secara hukum. Mereka juga wajib mencocokkan data ke BPN sebelum menerbitkan akta.
3. Telusuri Riwayat Kepemilikan (Due Diligence)
Jangan hanya percaya pada penjual. Telusuri sejarah tanah secara menyeluruh:
- Tanyakan kepada warga sekitar apakah pernah ada sengketa
- Minta data pajak PBB minimal 5 tahun terakhir
- Cek status tanah di kelurahan dan BPN
4. Ikut Program PTSL
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah upaya dari pemerintah untuk memperjelas batas dan kepemilikan tanah melalui satu data nasional. Jika Anda belum memiliki sertifikat resmi, segera ikut program ini untuk menghindari konflik di kemudian hari.
5. Hindari Membeli Tanah dengan Riwayat Sengketa
Tanah yang sedang disengketakan atau pernah bersengketa harus dihindari, meskipun harganya jauh lebih murah. Cari tanah dengan riwayat kepemilikan yang jelas dan telah diverifikasi oleh lembaga resmi.
Penanganan Jika Terjadi Sertifikat Ganda
Jika Anda menjadi korban:
- Buat laporan resmi ke Kantor BPN setempat
- Lampirkan semua bukti kepemilikan termasuk kwitansi, akta jual beli, PBB, dan saksi
- Ajukan permohonan penelitian khusus
Jika tidak ada hasil secara administratif:
- Lakukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai wilayah hukum tanah tersebut
- Jika menang, pengadilan bisa memerintahkan pembatalan sertifikat yang bermasalah
- Setelah ada putusan inkrah, ajukan permohonan pembetulan atau penerbitan sertifikat baru
Sertifikat tanah ganda bukan sekadar persoalan administratif, tetapi berpotensi menyebabkan kerugian yang besar dari sisi hukum, finansial, dan sosial. Literasi hukum pertanahan perlu ditingkatkan, dan masyarakat harus lebih berhati-hati dalam setiap transaksi. Pemerintah melalui BPN dan program PTSL sudah membuka jalan, tinggal bagaimana pemilik tanah memanfaatkannya.